Belanja di situs luar negeri kini semakin mudah. Pembeli dari Indonesia bisa memesan barang dari berbagai negara tanpa harus datang langsung ke toko. Namun, metode pembayaran yang dipilih dapat memengaruhi total biaya dan risiko transaksi. Dua metode yang sering dibandingkan adalah kartu kredit dan kripto.
Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk transaksi lintas negara dalam kondisi tertentu, tetapi mekanismenya sangat berbeda. Lantas, ketika membeli barang dari situs luar negeri, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan?
Cara Bayar Belanja di Situr Luar Negeri
1. Kartu Kredit Lebih Praktis Untuk Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Kartu kredit menjadi salah satu pilihan paling sederhana ketika merchant luar negeri menerima Visa, Mastercard, atau jaringan pembayaran internasional lainnya.
OJK menjelaskan bahwa beberapa jenis kartu kredit dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant luar negeri. Kartu kredit juga memungkinkan pengguna berbelanja terlebih dahulu dan membayar tagihannya kemudian.
Jangan hanya terpaku pada harga barang saat berbelanja di situs luar negeri. Pembayaran menggunakan dolar AS, euro, yen, maupun mata uang asing lainnya tetap akan melalui proses konversi ke rupiah, dengan kurs dari penerbit kartu yang bisa berbeda dari nilai tukar yang Anda lihat saat mengecek harga. Selain itu, cargo USA to Indonesia dapat membantu mengirimkan barang yang dibeli dari Amerika ke Indonesia, tetapi biaya yang perlu diperhitungkan tidak berhenti pada harga produk. Kurs, ongkos pengiriman, serta biaya tambahan lainnya juga dapat memengaruhi total pengeluaran.
Bank Indonesia sendiri menyediakan berbagai referensi kurs valuta asing, termasuk USD/IDR dan mata uang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mata uang asing terhadap rupiah memang menjadi faktor penting dalam transaksi lintas negara.
2. Kripto Terlihat Fleksibel, Tetapi Nilainya Jauh Lebih Fluktuatif
Di sisi lain, beberapa situs atau platform internasional menerima pembayaran menggunakan aset kripto tertentu. Secara teknis, pembayaran semacam ini dapat dilakukan tanpa mekanisme kartu kredit konvensional. Konsep ini juga sering dikaitkan dengan transfer kripto lintas negara, karena aset digital dapat dikirim antarwallet tanpa proses transfer bank konvensional. Namun, kemudahan teknis tersebut tidak otomatis berarti transaksi tersebut bebas risiko atau seluruh bentuk penggunaannya diperbolehkan dalam sistem pembayaran Indonesia.
Masalahnya adalah nilai kripto dapat berubah dengan cepat. Misalnya, seseorang membeli aset kripto senilai Rp5 juta untuk membayar barang seharga ekuivalen Rp5 juta. Jika nilai kripto turun sebelum transaksi diselesaikan, pengguna mungkin harus menyediakan aset tambahan.
Ada pula biaya jaringan. Coinbase menjelaskan bahwa transaksi kripto menuju alamat eksternal biasanya dapat dikenakan network fee untuk memproses transaksi di jaringan blockchain. Besarnya biaya dapat berubah mengikuti kondisi jaringan.
Jadi, anggapan bahwa pembayaran kripto selalu lebih murah belum tentu benar.
3. Kartu Kredit Unggul Dalam Kemudahan Sengketa Transaksi
Keuntungan lain kartu kredit adalah adanya mekanisme dispute atau chargeback melalui jaringan kartu dan penerbit kartu, meskipun perlindungan dan syaratnya bergantung pada kasus serta kebijakan penerbit.
Visa menjelaskan bahwa chargeback dapat terjadi ketika pemegang kartu mempermasalahkan transaksi, misalnya karena transaksi tidak dikenali, dugaan penipuan, atau barang dan jasa tidak diterima.
Artinya, ketika terjadi masalah pada transaksi online, pengguna kartu memiliki jalur formal untuk mengajukan sengketa.
Pada pembayaran kripto, mekanismenya berbeda. Transaksi blockchain pada dasarnya tidak bekerja seperti transaksi kartu yang memiliki sistem chargeback. Karena itu, pembeli perlu lebih berhati-hati sebelum mengirim aset ke alamat wallet yang diberikan merchant.
4. Jangan Lupakan Aturan Kripto Di Indonesia
Ada satu hal penting yang sering terlewat ketika membandingkan kartu kredit dan kripto: status kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia.
OJK menjelaskan bahwa di Indonesia aset kripto merupakan komoditas dan instrumen investasi, bukan alat pembayaran. OJK juga menyebut bahwa aset kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Bank Indonesia juga telah menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Karena itu, pembaca perlu membedakan antara merchant luar negeri yang menerima kripto dengan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran untuk transaksi domestik di Indonesia. Keduanya memiliki konteks yang berbeda.
Jadi Mana yang Lebih Untung?
Jika tujuan utamanya adalah belanja barang dari situs luar negeri dengan praktis dan risiko transaksi yang lebih mudah dikelola, kartu kredit cenderung lebih masuk akal.
Kartu kredit memberikan kemudahan pembayaran, konversi mata uang, serta jalur sengketa transaksi melalui penerbit dan jaringan kartu. Namun, pengguna tetap perlu mengecek kurs, biaya transaksi luar negeri, biaya administrasi, serta bunga apabila tagihan tidak dibayar tepat waktu.
Sementara itu, kripto bisa menjadi pilihan bagi pengguna yang memang sudah memahami aset digital dan merchant yang dituju secara resmi menerima pembayaran tersebut. Keuntungannya bukan otomatis berupa biaya lebih murah, karena pengguna tetap harus memperhitungkan volatilitas harga dan network fee.
Kesimpulannya, tidak ada metode yang selalu paling murah. Untuk pembelian rutin dan membutuhkan kepastian nilai transaksi, kartu kredit biasanya lebih praktis. Kripto lebih cocok dipertimbangkan sebagai alternatif bagi pengguna yang memahami cara kerja blockchain dan risiko perubahan harga aset digital.
Sebelum checkout, jangan hanya membandingkan harga barang. Hitung pula kurs, biaya transaksi, network fee jika menggunakan kripto, serta risiko apabila terjadi masalah dengan pesanan. Dengan begitu, “lebih untung” tidak hanya berarti membayar nominal paling kecil, tetapi juga mendapatkan kombinasi biaya, keamanan, dan kemudahan yang paling sesuai.